Pengadilan Anak dan Label Perilaku Menyimpang

Galamedia, 8 Agustus 2009

Sesat, konyol, berlebihan, tidak manusiawi, tidak berdasar, dan seabrek kriktik lain rasanya memang pantas dilontarkan oleh para tokoh dan lembaga pemerhati anak terhadap proses peradilan  sepuluh murid Sekolah Dasar (SD) di Tangerang yang diduga bermain judi. Kejadian ini nampaknya menjadi kado pahit bagi anak-anak Indonesia di hari nasionalnya. Bagaimana tidak, dikenakannya  pasal 303 KUHP tentang perjudian pada mereka, menunjukkan negara ini belum memiliki pedoman pembelajaran bagi perilaku nakal anak.

Keprihatinan, selain ditujukan pada proses pengadilan mereka sebenarnya juga harus dititikberatkan pada efek yang terjadi setelahnya. Vonis apapun yang akan dijatuhkan, apakah penjara, denda, atau bebas, tidak akan menjadikan pandangan orang terhadap mereka persis sama seperti sebelumnya. Alih-alih mendidik mereka untuk menjadi lebih baik, perlakuan hakim terhadap sepuluh anak bertopeng yang duduk dikursi pesakitan ini justru akan memberikan stigma dan label (Julukan) bagi sang penerus bangsa.

Label adalah hal yang harus diwaspadai. Howard Becker, pakar teori pejulukan (labeling theory atau teori reaksi sosial), menyatakan bahwa label kriminal biasanya akan melekat pada orang orang yang pernah menjalani sidang peradilan. Walaupun, mungkin pada akhirnya mereka diputuskan tidak bersalah.

Sebutan atau simbol, seperti “tersangka perjudian” yang digunakan dan dikenakan secara intensif kepada murid-murid Sekolah Dasar (SD) ini, akan menjadi permanen. Lebih jauh, sebutan menjadi meluas karena mewakili perilaku yang didefinisi menyimpang (devian) yang berbeda dengan perilaku “normal” lainnya. Kemudian label akan semakin menyebar dan melekat karena masuk dalam jaringan interaksi, di mana anggota masyarakat lain menggunakannnya untuk secara spesifik menunjuk mereka. Apalagi jika media massa terlibat, lembaga keagamaan memutuskan, komisi perlindungan “membela” atau mengadvokasi, maka jadilah sebuah “konspirasi” yang akan membuat sebutan terhadap mereka semakin familiar dan mengakar.

Parahnya, penelitian yang dilakukan Becker terhadap orang berlabel “kriminal” menunjukkan bahwa masyarakat akan menjadikan label perilaku mereka sebagai status utama (master status). Orang bisa saja berstatus sebagai seorang ayah, ibu, pegawai, pedagang, atau dalam kasus ini siswa SD, tapi status pertama yang paling diingat di benak masyarakat adalah label kriminalnya. Bukan “Ooo, si A yang anak SD itu?” yang akan diucapkan orang bila di sebutkan nama A, tapi “Ooo, si A yang pernah di penjara itu?”.

Ada dua kategori devian. Pertama, devian primer, terjadi ketika orang dijuluki berperilaku menyimpang tidak menerima julukan itu, atau tidak melihat diri mereka sebagai seseorang yang berperilaku begitu. Dibutuhkan konsep diri yang matang serta kemampuan berpikir rasional yang tinggi agar diri tidak hanyut dan mengiyakan label yang diberikan. Kedua, devian sekunder, terjadi ketika orang menerima label kriminal atau perilaku menyimpang yang dialamatkan padanya dan menjadikannya bagian dari konsep diri.

Anak-anak SD tentu saja berpotensi besar menjadi devian sekunder. Kemampuan rasionalnya yang belum matang lambat laun akan membuat label masyarakat meresap ke dalam konsep diri mereka, yang sedang dalam proses pembentukan. Pada akhirnya, konsep diri ini akan sejalan dengan perilaku mereka. Contoh yang paling sering terjadi adalah anak laki-laki lemah lembut yang mendapat label “bencong” dari lingkungannya kemudian benar-benar akan menjadi seorang “bencong”.

Atas nama masa depan anak-anak Indonesia, para penegak hukum seharusnya mengambil tindakan dari sudut pandang empatis. Bukan melulu melihat mereka sebagai penjahat, melainkan pandang mereka sebagai korban. Korban ketidaktahuan akan definisi perilaku mereka, atau mungkin korban kondisi ekonomi yang memaksa mereka. Jangan sampai sebaliknya, mereka memelopori masyarakat sebagai pemberi label yang akan menjerumuskan penerimanya pada perilaku sesuai label yang diberikan.

Sejatinya, sistem peradilan anak harus dapat membedakan mana kejahatan dan mana kenakalan. Anak-anak adalah tanggung jawab orang dewasa untuk membimbingnya ke arah yang lebih baik. Orang tua, guru sekolah, lingkungan tempat tinggal, bahkan lembaga pengadilan Negara harus mendasarkan tindakan mereka pada tujuan menjadikan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus harapan bangsa idaman. (Penulis, dosen  Jurusan Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran)

IBSN >> Karena Berbagi tak pernah rugi….

6 Responses

  1. HHmmm …
    Saya pernah membaca kasus ini …
    dan saya hanya terdiam …

    Saya hanya berfikir …
    Orang tuanya bagaimana ya …
    Mungkin himpitan ekonomi membuat mereka tidak sempat memperhatikan anak-anaknya lagi …
    benarkah demikian …
    benarkah karena alasan ekonomi kita bisa lupa membina anak kita …

    hhmmm saya tidak tau
    Yang jelas semoga semua berjalan kearah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang

    Salam saya

    benar Mas, salah satu sebabnya memang himpitan ekonomi. mudah-mudahan aparat bisa melihat inin dari berbagai aspek hingga bisa diambil keputusan terbaik.amin

  2. Mantap. Setuju bngt.😀

  3. Salam Takzim
    Sudut pandang yang berbudi, manakala pribadi anak menyimpang. mari luruskan jangan pikir sarat lakukan demi pribadi muda berahklak mulia
    Salam Takzim Batavusqu

  4. Salam Takzim
    Habis lihat-lihat mao
    ngucapin
    SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1430H
    Semoga pengorbanannya keterima
    Amin
    Salam Takzim Batavusqu

    terimakasih Mas…masih sudi mampir. Selamat Hari raya idul adha juga (maaf telat, baru buka blog lagi hehe)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: