PENGUMPULAN TUGAS PEMBUATAN BLOG

Mahasiswa yang mengambil mata kuliah Media PR Kontemporer, dengan dosen Lilis Puspitasari, S.Sos.,M.Si silakan menuliskan alamat blog yang telah anda buat pada kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama, NPM, dan email. Saya akan ber-blog walking satu persatu mengunjungi Anda🙂

Menulislah, Agar kita “Membaca”

Bangun dari lelap yang panjang, mungkin tempat untuk mendeskripsikan ketidakproduktifan menulis saya setahun terakhir.  Setengah tahun tidak posting di blog, dua tahun tidak menulis artikel di koran, belum lagi novel bertema konflik antarsuku yg tidak kelar – kelar, adalah bukti-bukti kemalasan saya menuangkan ide.
Masih punya bayi. Rasanya juga tidak bisa terus menerus saya jadikan alasan, pembenar keengganan saya membagi Pengetahuan melalui tulisan dengan orang lain. Kasihan bayi saya jika terus menjadi tameng ketidakrajinan ibunya.
Ketidakproduktifan menulis ternyata membuat saya juga menjadi tidak kritis. Tidak membaca buku. Biasanya, untuk menghasilkan tiga halaman artikel saya harus membaca minimal tiga buku dan tiga belas laman internet. Bukan hanya itu, saya juga tidak membaca situasi. Saya lewatkan berbagai berita menarik di televisi, di radio, di koran-koran, dan di lingkungan sekitar saya, sebatas konsumsi, tanpa ada produksi kembali supaya bermanfaat bagi banyak orang.
Saya ingin kembali menulis, supaya saya mau membaca!

cerita I: Balik Kampung

Juni 2007
Sekeloa sungguh indah sore ini. Matahari emas. Awan ada, tapi hanya berkerumun sedikit-sedikit. Tak berani mendekati sang surya yang menawan.
Angin semilir membuat pohon delima di seberang gang bergoyang-goyang kecil. Buah-buahnya terlihat ranum, menyembul di antara daun-daunnya yang kecil-kecil dan jarang. Perempuan yang sedang mengandung banyak tergiur melihat warnanya yang rata-rata yang sudah kuning kemerahan.
Entah berapa kali Long melihat suami-suami muda ber-punten-punten, sesantun mungkin biar dikasi delima oleh tetangga depan. Pasti istrinya dengan segala kemanjaan, rengekan, atau bentakan, menyuruh sang suami meminta delima pada si empunya. Para lelaki tak kuasa menolak jika istri menohoknya dengan kalimat kojo “Ini maunya si jabang bayi. Kalau nggak diturut, nanti anak kita ngacai.” Padahal kalau sudah ditangan, hasil jerih payah suaminya bertebal-tebal muka meminta itu paling-paling hanya di rasa seujung kuku. Lucunya, meski sudah makan delima itu, tetap saja anaknya yang lahir itu berliur-liur.
Gang Sukasari ini sering jadi tempat ibu-ibu muda itu berkumpul. Mengasuh sambil bergosip. Menyuapi anak sambil kesana kemari membicarakan orang lain.
Gang depan rumahku memang tak pernah sepi. Ketak ketuk langkah selalu setia menghiasinya. Ada seretan sandal jepit. Sepatu tinggi perempuan. Kadang denyit karet sepatu kets. Beberapa langkah itu terdengar cepat, menunjukkan pemiliknya yang tergesa-gesa. Mungkin takut terlambat datang ke suatu janji. Tapi tak jarang pula seretan-seretan dampal alas kaki yang lewat terdengar santai. Barangkali si empunya tak terikat waktu mendesak.
Kalau Long perhatikan, langkah yang lewat ternyata lebih banyak jenis yang ke-dua dia sebut. Entah karena mayoritas orang-orang itu memang tidak sedang diburu waktu, atau menganggap enteng saja waktu yang terus berlalu.
Masalah waktu memang menjadi stereotype tersendiri yang menempel pada orang Indonesia. Bangsa ini dinilai tak menghargai masa. Lihat saja cara kita menyebut waktu, waktu berjalan. Berbeda dengan orang barat, time is running.
Prejudise!
Entahlah, Long pikir tak semua orang Indonesia seperti itu!
Kalau pagi, pemilik langkah itu mahasiswa yang akan kuliah di universitas-universitas yang dekat dengan Sekeloa ini. Kalau sore, seperti sekarang, mereka balik ke kosan. Tapi biasanya, tak lama kemudian, dekat-dekat adzan magrib berkumandang, sebagian keluar lagi untuk jalan-jalan di pusat-pusat perbelanjaan yang banyak terdapat di kota Paris Van Java. Apalagi hari sabtu begini, anak-anak muda suka sekali membanjiri berbagai pusat perbelanjaan. Meski tak ada juga yang dibelanjakannya. Paling-paling, sekarang ini yang sedang digandrungi anak muda, nongkrong di warung-warung kopi bermerek. Sebagian memang suka kopi, tapi sebagian lagi hanya demi terlihat gaya. Padahal yang dibeli yang paling murah. Kalau bisa beli setengah, mungkin segitu yang dipesannya.
Hmm, itu prasangka Long.
Prejudise!
Tapi kegiatan mereka itu mungkin lebih baik daripada sekadar termenung di kosan, menatap layar kaca yang melulu berisi infotainment dan sinetron cengeng, atau memandangi Sekeloa yang semakin lama semakin padat.
Sekeloa — nama yang terkenal di kalangan mahasiswa Bandung–, adalah sebuah kelurahan yang terletak di pusat kota. Letaknya yang dekat dengan dua universitas negeri kenamaan membuat penghuninya padat. Mayoritas tentu mahasiswa, yang datang dari berbagai penjuru negeri untuk menuntut ilmu. Penduduk aslinya sebenarnya cuma sedikit.
Maka jangan heran kalau libur panjang sekeloa terasa sungguh sunyi. Apalagi kalau libur lebaran datang. Budaya balik kampung membuat Sekeloa terasa benar-benar lengang. Gang-gang sempit yang biasanya tak sepi oleh pejalan kaki jadi kosong melompong. Paling satu dua orang lewat di situ dalam satu jam.
Lebih nelangsa lagi karena warung-warung nasi kebanyakan tutup. “Kantin Aa” misalnya, dipastikan tidak beroperasi selama seminggu. Pemilik dan pekerja warung nasi “swalayan” murah meriah, yang masih satu keluarga itu, mudik ke Tegal. Begitu juga warung nasi “Tegal Bahari” yang di hari biasa berperasi selama 24 jam nonstop, pun pemiliknya balik kampung. Sama halnya dengan warung-warung tenda yang beroperasi di dekat persimpangan ke arah Fakultas Kedokteran Gigi Unpad. Semuanya tutup tup!
Paling-paling yang buka hanya warung nasi milik Ibu Endut di Sekeloa Timur. Yang sambal hejo-nya selalu membuat ketagihan.
Long sendiri sudah dua tahun mengontrak rumah di sini. Sejak mengambil Program Magister di Program Pascasarjana Unpad. Akang, suaminya , sebenarnya lima bulan lalu sudah mencicil sebuah rumah di Cibiru. Jauh memang dari pusat kota, kurang lebih dua puluh kilometer. Tapi dengan kondisi dompet yang masih kembang kempis, kering kerontang, itulah rumah terbaik yang bisa mereka beli. Sayangnya kuliah Long yang menuntut untuk sering bolak-balik ke kampus, membuat pasangan yang baru menikah setahun lebih itu memutuskan menunda menempati rumah. “Berat di ongkos” kalau kuliah di-dugdag –pulang pergi– dari sana.
Keinginan untuk cepat menempati Istana mungil itu turut menjadi alasan mengapa Long ingin segera menyelesaikan S2nya.
Tinggal selangkah lagi.
Tesis.
Dan sesuatu yang bernama tesis bukanlah pekerjaan yang enteng, meski tidak juga terlalu berat. Penyusunannya memerlukan langkah panjang, keberanian, keuletan, dan kekuatan meniti anak tangga prosedur yang tak bisa dipandang sebelah mata. Itu kalau mahasiswa yang mau dapat gelar master itu memang sungguh-sungguh mengerjakan dengan pemikiran dan tenaga sendiri.
Banyak yang bisa menyelesaikan tesis dalam waktu singkat, tapi tidak sedikit pula yang susah lulus gara-gara “makhluk” ini. Bahkan ada pula yang harus di-drop out karena penelitiannya tak kelar-kelar.
Dan di sinilah Long, di sekeloa yang sore ini terasa saat indah, sedang mempersiapkan satu tahapan penting dalam merampungkan tesisnya.
Bersiap berangkat untuk mengumpulkan data di lokasi penelitian.
***
Long mengemasi barang-barangnya. Semuanya ada dua koper besar, satu tas bincing besar, dan dua kotak yang juga besar. Ups, tak ketinggalan satu ransel yang tak kalah besar. Banyak nian bawaannya. Besar-besar dan berat pula. Mau tak mau harus begitu. Maklum, Long tak sendiri pergi ke lokasi penelitian ini. Selain dikawani Akang, mau tidak mau Long pun harus membawa Long Diza, bayinya.
Sebenarnya, rencananya penelitian ini akan Long kerjakan tiga bulan lalu, tapi tertunda karena kelahiran putri pertamanya itu. Izin dokter Alex, spesialis Anak di RSIA Tedja tempat Long melahirkan, untuk membawa anaknya bepergian jauh, baru dia dapatkan setelah Long Diza berusia tiga bulan. Katanya terlalu riskan bagi seorang bayi yang baru lahir untuk dibawa bepergian dengan pesawat. Tekanan udara yang berubah drastis dapat merusak gendang telinganya yang masih tipis. Sebagai ibu muda, Long tak terlalu paham perihal ini. Tapi dia turuti semua nasihat dokter yang sudah beruban itu, demi kebaikan Long Diza.
Terakhir kali kontrol, banyak sekali nasihat berharga yang dia sampaikan padanya agar Long Diza nyaman di perjalanan. Ditulisnya nasehat-nasehat itu di selembar kertas note book (yang bergambarkan logo sebuah perusahaan farmasi kenamaan). Waktu Long perbandingkan, petuahnya di kertas note book itu ternyata jauh lebih panjang dari pada isi “surat izin bepergian dengan pesawat” untuk Long Diza yang ditulisnya di atas kertas kop rumah sakit.
Selain menanti izin dokter Alex, penundaan penelitian ini juga karena Long menunggu Akang cuti. Cukup lama waktu yang ia perlukan untuk melobi atasannya agar permohonan cutinya dikabulkan. Yah, agak sulit untuk mengajukan izin cuti dalam jangka waktu yang lama di sebuah bank swasta. Itu pun cuma dapat ijin dua minggu saja, sesuai batas maksimum cuti yang bisa diambil dalam setahun. Padahal sudah merayu-rayu dia pada bosnya. Syahdu seperti Rayuan Pulau Kelapa. Berharap-harap aturan bisa sedikit dilonggarkan. Tapi ternyata tak berhasil. Membal saja bujuk rayunya itu.
Walhasil, setelah dua minggu Long akan ditinggalkannya di sana untuk merampungkan pengumpulan data.
Perlu masa yang tidak singkat memang untuk penelitiannya ini. Metode kualitatif yang dia pilih memintanya untuk mendapatkan data dengan wawancara mendalam dan observasi di lapangan. Data-data yang dia butuhkan tidak dapat ter-cover dengan menyebar angket atau kuesioner seperti pada penelitian kuantitatif. Terlebih lagi, tempat penelitian untuk tesisnya ini memang lumayan jauh, tepatnya di Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat .
Sebenarnya untuk ukuran Kalimantan, tempat ini bukan termasuk daerah pedalaman yang terisolir. Tapi tak bisa dibilang dekat juga dari ibukota propinsi. Banyak kawan-kawannya sama-sama sepropinsi, orang pontianak atau dari kabupaten lain, tak tahu kalau di Kalimantan Barat ada sebuah tempat yang bernama Monterado. Padahal bukan main senangnya Long menyabut nama kecamatan ini. Keren. Seperti nama-nama tempat di benua Amerika kan? San Fransisco, Mexico, Colorado. Bisa bersanding dengan Monterado, kan?
Sangking tak terkenalnya, malah ada kawannya yang bilang “Adakah di peta Kalbar tempat yang namanya Monterado? Ndak pernah lihat aku, hahaha!” Dan, tawa kawannya itu disambut meriah oleh kawan-kawan lain yang mendengarnya. Semakin riuh rendah gelak mereka melihat muka Long yang belipat-lipat. Bekerut-kerut masam.
Tak serius mereka tentang peta itu. Hanya saja, bahwa mereka tak tahu Monterado, memang begitulah adanya.
Fakta.
Tapi jangan membayangkan betapa Long, suami, dan anaknya akan nelangsa, celingak-celinguk sendiri di sana mencari tempat tinggal sementara, untuk mengumpulkan data-data penelitian. Tempat itu, yang namanya Monterado itu, sungguh tidak asing baginya.
Meski dalam tubuh kurusnya mengalir darah Sunda tulen, tapi di tanah sebelah barat Pulau Borneo itu Long dilahirkan dan dibesarkan.
***

to be continued…

Mengubah Paradigma Kampanye Peraturan Lalu Lintas

Oleh Ira Mirawati

Tribun Jabar, 8 Mei 2010

Telah lebih dari sebulan peraturan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia (SNI) yang termuat dalam Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberlakukan. Beragam respon dikeluarkan masyarakat berkaitan dengan salah satu tata tertib bersepeda motor ini. Ada yang menyambut positif, tapi banyak pula yang bereaksi negatif.

Dari komentar-komentar yang masuk ke “Hotline” Tribun Jabar misalnya, sebagian besar mempertanyakan dengan “nada miring” kewajiban penggunaan helm SNI. Mulai dari keluhan tentang harganya yang lebih mahal dan mengapa bisa begitu, juga mengapa peraturan ini mesti diberlakukan, hingga keberatan akan sikap polisi lalu lintas yang inkonsisten dalam menindak pelanggaran.

Menariknya, bila dicermati, keluhan-keluhan dan keberatan mereka sebenarnya merupakan hasil dari kurang jelasnya informasi yang sampai pada mereka. Misalnya, kebingungan tentang jenis label SNI yang tidak hanya satu. Lebih dari itu, masyarakat juga tidak dibuat paham, apa urgensi memakai helm SNI dibandingkan helm tanpa label tersebut, meski modelnya sama, bagi mereka.

Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat bila mereka enggan menggunakan helm SNI, karena harus diakui bahwa sosialisasi atau kampanye peraturan ini tidak menyentuh semua khalayak yang seharusnya disasar. Belum lagi isi pesannya yang tidak informatif dan tidak dapat menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya helm SNI bagi mereka.

Sudah saatnya pihak yang berwenang menggunakan paradigma baru kampanye-kampanye peraturan lalu lintas. Kampanye hendaknya bukan sekadar dilihat sebagai ingar-bingar aksi panggung yang menampilkan artis-artis, tanpa diketahui pesannya sampai atau tidak. Bukan juga, sebatas tukar helm dititik-titik tertentu. Dan yang lebih penting, bukan sekadar razia-razia polisi lalu lintas (yang dalam benak khalayak sudah dipersepsi negatif sebagai ladang uang aparat kepolisian).

Lebih dari itu, Antar Venus dalam buku Manajemen Kampanye (2004) mengatakan bahwa kampanye merupakan upaya sistematis untuk menciptakan “tempat” tertentu dalam pikiran khalayak tentang produk, kandidat, atau gagasan yang disodorkan. Kegiatan ini harus dilihat sebagai upaya mengubah persepsi dengan cara-cara membujuk (persuasi) bukan dengan paksaan (koersi). Untuk itu kampanye berlangsung dalam berbagai tahapan, mulai dari menarik perhatian khalayak, menyiapkan mereka untuk bertindak, hingga akhirnya mengajak untuk melakukan tindakan nyata.

Salah satu model kampanye yang sesuai untuk digunakan adalah model keyakinan kesehatan (health belief model). Meski dari namanya terlihat mengkhususkan diri pada perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, namun model ini tepat digunakan untuk menumbuhkan berbagai pemikiran dalam diri khalayak melalui pesan-pesan kampanye menuju perubahan perilaku yang diinginkan. Pengguna sepeda motor, berdasarkan asumsi model ini, akan mengambil tindakan untuk mencegah, menyaring, dan mengontrol berbagai kondisi dirinya dengan berdasarkan kepada faktor-faktor berikut.

Pertama, persepsi akan kelemahan (perceived susceptibility). Pengguna sepeda motor harus dibuat percaya dan merasa bahwa sebagai pengendara atau penumpang, mereka berpeluang mengalami kecelakaan.

Kedua, persepsi resiko (perceived severity). Buat mereka percaya bahwa bila kecelakaan itu menimpa, akan membawa suatu kondisi yang sulit dan tidak menyenangkan, bahkan berisiko besar berujung pada kematian. Tunjukkan pula bahwa resiko ini semakin tinggi bagi pengendara yang tidak menggunakan helm standar.

Ketiga, persepsi akan keuntungan (perceived benefits). Buatlah pengendara sepeda motor percaya bahwa perilaku menggunakan helm SNI merupakan perilaku preventif yang dapat mengurangi kerugian atau akan membawa konsekuensi positif.

Keempat, persepsi akan rintangan (perceived barriers). Buat rintangan terlihat ringan. Yakinkan sasaran bahwa biaya yang nyata atau biaya kejiwaan yang merupakan “pengorbanan” akan membawa keuntungan yang lebih banyak. Langkah ini akan membuat para pengguna motor merasa bahwa harga helm SNI yang lebih tinggi bukanlah masalah berarti dibandingkan dengan keselamatan mereka.

Kelima, berikan isyarat-isyarat untuk bertindak (clues to action). Persepsi sasaran harus diarahkan untuk siap menghadapi dan mempunyai keinginan menggerakkan dirinya sebagai sebuah kesiapan untuk membentuk suatu perilaku. Misalnya, tunjukkan cara memilih helm SNI, dimana membelinya, serta apa yang harus mereka lakukan terhadap helm lama mereka yang kualitasnya sama dengan helm SNI. Jika perlu, sediakan saluran telepon untuk kosultasi lebih jauh.

Terakhir, kemampuan diri (self efficacy). Buat sasaran percaya bahwa mereka bisa melakukan tindakan yang diharapkan. Tunjukkan bahwa peraturan ini dibuat dengan mempertimbangkan segala kemampuan pengguna sepeda motor di Indonesia.

Enam langkah ini akan sangat membantu dalam merancang kampanye peraturan lalu lintas mulai dari tahap penyadaran hingga ke titik yang akan membuat individu bertindak sesuai pesan kampanye. Jika ini dilaksanakan, bukan tidak mungkin pengguna sepeda motor akan menjadi khalayak yang loyal. Mereka akan melakukan tindakannya atas kesadaran akan kebutuhan dirinya, bukan karena takut pada polisi lalu lintas.

Memang tidak bisa dimungkiri, melaksanakan ini semua bukan perkara mudah, apalagi ditengah ketidakpercayaan khalayak pada para pembuat dan penegak peraturan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika ditambah dengan faktor persepsi kejujuran (perceived honesty). Khalayak harus dibuat percaya bahwa peraturan ini dibuat sebenar-benarnya demi kebaikan mereka, bukan sekadar akal-akalan demi “kebaikan” para pembuat dan penegak peraturan.

Sayangnya, untuk menciptakan persepsi kejujuran ini rasanya tidak cukup dengan kampanye. Harus ada upaya dari para pembuat dan penegak peraturan di Indonesia yang menunjukkan usaha untuk mau dan mampu melaksanakan tugas dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Selamat mencoba!

Sompral dan Tanggung Jawab Berkomunikasi

Oleh : Ira Mirawati

Tribun Jabar, 3 desember 2009

“Ulah sompral!” kalimat itu, dalam berbagai bahasa, rasanya menjadi nasihat wajib bagi setiap jamaah yang hendak berangkat ke tanah suci Mekah. Pemberi nasihat, bila telah menunaikan ibadah haji, dipastikan melengkapi nasihat tersebut dengan kejadian buruk yang mereka atau rekannya alami akibat berkata sompral di rumah Allah.

Ada cerita tentang seorang calon haji yang tidak dapat menemukan penginapannya selama berjam-jam setelah berkata pada temannya, “Penginapan saya dekat banget dengan Ka’bah, nggak mungkin nyasar”. Ada pula kisah seorang jamaah yang kehabisan jatah makanan setelah berujar bahwa menu makanan tidak enak, kurang sesuai dengan seleranya. Dan masih banyak kisah lain yang diyakini berawal dari ucapan-ucapan meremehkan serupa.

Sompral yang dalam bahasa sunda serupa artinya dengan harung gampung atau ngomong sangeunahna (Ahmad Hadi, 2007), memang diyakini tabu dilakukan di tanah suci. Balasan langsung karena berbicara “seenak perut” ini dipercayai sebagai kuasa Tuhan menunjukkan keagungannya.

Memang, kaum muslimin mempercayai bahwa di kiblat umat Islam ini segala perkataan yang terlontar akan langsung diujikan. Tuhan ingin menjadikan rukun Islam ke-lima ini sebagai kesempatan bagi manusia untuk memurnikan ucapan-ucapanya. Maklum “lidah tak bertulang” dan manusia sering lalai mengendalikannya, hingga akhirnya menjadi “mulutmu harimaumu”.

Namun demikian, Islam mengajarkan perilaku sompral semestinya bukan hanya terlarang di sana, juga sejatinya tidak boleh dilakukan di tempat mana pun di dunia ini. Ayat-ayat dalam Alqur’an yang berkaitan dengan tata cara berkomunikasi mengajarkan untuk bertutur kata yang benar dengan sebaik-baik cara, di semua tempat dan kepada siapa pun. Tak peduli apakah itu kepada orang tua, keluarga, bawahan, hingga musuh sekalipun.

Ilmu komunikasi yang berkembang pesat di era globalisasi ini memiliki pandangan serupa tentang sompral. Sejak ribuan tahun yang lalu para tokoh komunikasi telah meyakini betapa penting tanggung jawab manusia dalam berkomunikasi. Pesan harus keluar dalam sebaik-baik tutur. Baik dari sisi isi pembicaraan maupun cara menyampaikannya.

Jalaluddin Rahmat dalam buku Psikologi Komunikasi menceritakan bahwa semua pakar komunikasi sekeyakinan tentang manusia yang tak bisa sekenanya ketika mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Dalam istilah Aristoteles, seorang komunikator harus memiliki pikiran baik (good sense), akhlak yang baik (good moral character), dan maksud yang baik (goodwill).

Bila dicermati, beberapa pakar komunikasi kontemporer juga menyebutkan bahwa seorang komunikator selain memiliki kecakapan atau kemampuan (competence or expertness) juga harus memiliki itikad baik (good intentions) dan dapat dipercaya (trustworthiness). Semua itu tidak lain karena semua rangkaian pesan yang kita keluarkan menjadi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan.

Tidak heran dan sangat beralasan ketika Cicero, pakar retorika termasyur pada Zaman Romawi, mengatakan “a good man speaks well”. Orang baik yang akan berkata baik. Good man tidak akan berbicara sompral karena pada setiap pesan yang Dia keluarkan terintegrasi tanggung jawab seutuhnya dari relung kalbu terdalam.

Sompral yang terlihat dari perilaku berbicara sembarangan, bercanda berlebihan, termasuk meremehkan sesuatu adalah hal terlarang bagi seorang komunikator. Dalam kesempatan apapun, tak sepantasnya seseorang, yang dalam hidupnya tidak bisa terlepas dari proses pemberian dan penerimaan pesan, mengeluarkan pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi yang merendahkan pihak lain.

Bukankah ketika kita menghinakan sesuatu, kita sedang memancing kehinaan untuk diri sendiri?

Tidak usah jauh-jauh mengambil contoh, kasus cicak vs buaya perlambang KPK versus POLRI yang terus berkembang dan berhasil membuka aib sang buaya pun bermula dari ke-sompral-an. Kalimat “Cicak kok melawan buaya” jelas menyuratkan kepongahan. Tidak terlihat tanggung jawab di sana, karena tidak terdeksi kandungan pikiran yang baik. Selain itu bahasa nonverbal yang melengkapi kalimat itu (sorot mata, gerak bibir, dan bahasa tubuh) menunjukkan bahwa pesan itu disampaikan dengan cara/akhlak yang tidak baik dan dinyatakan bukan dengan maksud yang baik.

Belum lagi, di sana ada keangkuhan yang berasal dari pemikiran pendek bahwa makhluk yang besar dan kuat yang akan berkuasa. Tak ada kemurnian hati di sana untuk mengingat bahwa kuasa tertinggi ada di tangan Tuhan. The invisible hand yang berkuasa membolak-balik segala keadaan.

Sayangnya, setelah kasus berjalan sekian lama dan cerita sudah memasuki antiklimaks, kegemasan rakyat Indonesia menanti pertobatan pelaku sompral tak kunjung terwujud. Mungkin harus ada yang menyadarkan POLRI bahwa keterjepitan posisi mereka bukan hanya karena ujian publik, namun juga merupakan ujian atau bahkan petunjuk Tuhan untuk berubah menjadi lebih baik.

Di luar itu, bukan hanya pelontar gagasan cicak vs buaya yang harus berbenah. Sudah waktunya bangsa Indonesia bercermin dari pengalaman banyak orang di tanah suci. Mari kita menyadari semua kekhilafan yang pernah dilakukan, memohon ampun dari lubuk hati terdalam, dan kemudian memperbaikinya. Dengan cara itulah kita berharap kondisi negara ini menjadi lebih baik. Karena bila dicermati, rata-rata jamaah haji yang menceritakan pengalaman sompral menutupnya kisahnya dengan happy ending setelah pertobatan pelakunya.

Pengadilan Anak dan Label Perilaku Menyimpang

Galamedia, 8 Agustus 2009

Sesat, konyol, berlebihan, tidak manusiawi, tidak berdasar, dan seabrek kriktik lain rasanya memang pantas dilontarkan oleh para tokoh dan lembaga pemerhati anak terhadap proses peradilan  sepuluh murid Sekolah Dasar (SD) di Tangerang yang diduga bermain judi. Kejadian ini nampaknya menjadi kado pahit bagi anak-anak Indonesia di hari nasionalnya. Bagaimana tidak, dikenakannya  pasal 303 KUHP tentang perjudian pada mereka, menunjukkan negara ini belum memiliki pedoman pembelajaran bagi perilaku nakal anak.

Keprihatinan, selain ditujukan pada proses pengadilan mereka sebenarnya juga harus dititikberatkan pada efek yang terjadi setelahnya. Vonis apapun yang akan dijatuhkan, apakah penjara, denda, atau bebas, tidak akan menjadikan pandangan orang terhadap mereka persis sama seperti sebelumnya. Alih-alih mendidik mereka untuk menjadi lebih baik, perlakuan hakim terhadap sepuluh anak bertopeng yang duduk dikursi pesakitan ini justru akan memberikan stigma dan label (Julukan) bagi sang penerus bangsa.

Label adalah hal yang harus diwaspadai. Howard Becker, pakar teori pejulukan (labeling theory atau teori reaksi sosial), menyatakan bahwa label kriminal biasanya akan melekat pada orang orang yang pernah menjalani sidang peradilan. Walaupun, mungkin pada akhirnya mereka diputuskan tidak bersalah.

Sebutan atau simbol, seperti “tersangka perjudian” yang digunakan dan dikenakan secara intensif kepada murid-murid Sekolah Dasar (SD) ini, akan menjadi permanen. Lebih jauh, sebutan menjadi meluas karena mewakili perilaku yang didefinisi menyimpang (devian) yang berbeda dengan perilaku “normal” lainnya. Kemudian label akan semakin menyebar dan melekat karena masuk dalam jaringan interaksi, di mana anggota masyarakat lain menggunakannnya untuk secara spesifik menunjuk mereka. Apalagi jika media massa terlibat, lembaga keagamaan memutuskan, komisi perlindungan “membela” atau mengadvokasi, maka jadilah sebuah “konspirasi” yang akan membuat sebutan terhadap mereka semakin familiar dan mengakar.

Parahnya, penelitian yang dilakukan Becker terhadap orang berlabel “kriminal” menunjukkan bahwa masyarakat akan menjadikan label perilaku mereka sebagai status utama (master status). Orang bisa saja berstatus sebagai seorang ayah, ibu, pegawai, pedagang, atau dalam kasus ini siswa SD, tapi status pertama yang paling diingat di benak masyarakat adalah label kriminalnya. Bukan “Ooo, si A yang anak SD itu?” yang akan diucapkan orang bila di sebutkan nama A, tapi “Ooo, si A yang pernah di penjara itu?”.

Ada dua kategori devian. Pertama, devian primer, terjadi ketika orang dijuluki berperilaku menyimpang tidak menerima julukan itu, atau tidak melihat diri mereka sebagai seseorang yang berperilaku begitu. Dibutuhkan konsep diri yang matang serta kemampuan berpikir rasional yang tinggi agar diri tidak hanyut dan mengiyakan label yang diberikan. Kedua, devian sekunder, terjadi ketika orang menerima label kriminal atau perilaku menyimpang yang dialamatkan padanya dan menjadikannya bagian dari konsep diri.

Anak-anak SD tentu saja berpotensi besar menjadi devian sekunder. Kemampuan rasionalnya yang belum matang lambat laun akan membuat label masyarakat meresap ke dalam konsep diri mereka, yang sedang dalam proses pembentukan. Pada akhirnya, konsep diri ini akan sejalan dengan perilaku mereka. Contoh yang paling sering terjadi adalah anak laki-laki lemah lembut yang mendapat label “bencong” dari lingkungannya kemudian benar-benar akan menjadi seorang “bencong”.

Atas nama masa depan anak-anak Indonesia, para penegak hukum seharusnya mengambil tindakan dari sudut pandang empatis. Bukan melulu melihat mereka sebagai penjahat, melainkan pandang mereka sebagai korban. Korban ketidaktahuan akan definisi perilaku mereka, atau mungkin korban kondisi ekonomi yang memaksa mereka. Jangan sampai sebaliknya, mereka memelopori masyarakat sebagai pemberi label yang akan menjerumuskan penerimanya pada perilaku sesuai label yang diberikan.

Sejatinya, sistem peradilan anak harus dapat membedakan mana kejahatan dan mana kenakalan. Anak-anak adalah tanggung jawab orang dewasa untuk membimbingnya ke arah yang lebih baik. Orang tua, guru sekolah, lingkungan tempat tinggal, bahkan lembaga pengadilan Negara harus mendasarkan tindakan mereka pada tujuan menjadikan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus harapan bangsa idaman. (Penulis, dosen  Jurusan Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran)

IBSN >> Karena Berbagi tak pernah rugi….

Koalisi Besar dan Spiral Kebisuan

Oleh : Ira Mirawati

Tribun Jabar, 23 Juli 2009

Kemenangan mutlak Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono pada Pemilihan Presiden 2009 membuat banyak pihak optimis perputaran roda pemerintahan akan mulus lancar tanpa batu penghalang. Apalagi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagian besar diduduki oleh pendukung pasangan terpilih. Belum lagi, partai-partai yang tadinya bertarung melawan ternyata tidak begitu tegar. Mereka ikut terombang-ambing dalam konsolidasi elit politik. Sebagian bahkan tidak cukup kuat melawan hasrat untuk melibatkan diri dalam “bagi-bagi” kekuasaan dan sumber daya. Mereka ingin meleburkan diri dalam koalisi besar pemerintahan.

Koalisi besar tak bisa disangkal memang diperlukan untuk menciptakan pemerintahan presidensial yang kuat. Namun mengarahnya semua orang ke dalam satu golongan sebenarnya perlu diwaspadai. Kelompok orang yang bersuara sama akan terhimpun menjadi mayoritas. Di mana ada mayoritas di situ ada minoritas yang berpotensi terpinggirkan. Kondisi ini dapat melahirkan spiral kebisuan.

Spiral kebisuan (spiral of silence) dikemukakan oleh Elisabeth Noelle-Neumann pada tahun 1970-an.  Istilah dalam ilmu komunikasi ini menggambarkan sebuah keadaan di mana mayoritas menjadi sebuah tirani dan individu-individu yang merasa berbeda kehilangan keberanian untuk mengartikulasikan gagasannya. Sebaliknya, para mayoritas akan menaksir terlalu tinggi pengaruh mereka dan menjadi sangat berani mengemukakan pendapat.

Para minoritas yang duduk di Kursi Dewan – yakni mereka yang bukan dari koalisi pendukung presiden terpilih- mungkin akan kehilangan keberanian. Perlu dicatat, hilangnya keberanian itu tidak harus berkait dengan tekanan dalam arti fisik maupun politis, tapi lebih berhubungan  dengan mekanisme psikologis. Mereka secara perlahan-lahan merepresi pendapatnya sendiri dan menyesuaikannya dengan pendapat umum (public opinion).

Prosesnya bermula ketika dalam diri individu yang tak berteman ini merasuk perasaan takut diisolasi. Suatu hal yang secara manusiawi –dalam kadar yang berbeda–sebenarnya dimiliki setiap orang. Untuk mengatasinya, setiap waktu individu akan mencoba mengukur iklim dari opini yang berkembang. Bila merujuk pada asumsi Neumann, pilihan seseorang untuk mengemukakan atau memendam suara hatinya selain bergantung pada bagaimana perkembangan opini menurut observasi pribadi juga sangat dipengaruhi oleh pandangan media massa. Orang menyandarkan diri pada media massa untuk memastikan dan menginterpretasi hasil observasi mereka.

Sudut pandang media tentang opini tersebut akan digunakan untuk mengambil keputusan, apakah mengemukakan pandangan mereka atau memendamnya saja di dasar terdalam spiral yang buntu. Sayangnya, sering terjadi media menggambarkan suatu hal sesuai dengan opini terbanyak. Media tak kuasa, dan  meng”iya”kan mayoritas.

Kalau sudah begini, rasanya tidak salah untuk takut pada spiral kebisuan. Dengan mengesampingkan kemungkinan adanya niat tidak tulus anggota dewan dalam mewakili rakyat, jelas kepentingan rakyat sebagai amanah mulia berpotensi dikorbankan. Karena itu, harus ada pihak-pihak yang mengontrol agar “menutup mulut” tidak menjadi pilihan para minoritas.

Pihak pertama yang bisa diandalkan untuk mengontrol spiral kebisuan adalah oposisi. Eksistensi mereka yang identik dengan “pengawasan melekat” terhadap pemerintah, akan mengangkat “suara lain” yang tidak sama. Komitmen menjadi oposan mendorong mereka untuk selalu memiliki pandangan yang berbeda, yang pada akhirnya tidak membuat presiden sebagai orang  super power.

Tentu kita berharap, dengan perolehan suara sekitar 28 persen (hasil penghitungan sementara), Megawati dan Prabowo yang sudah menguatkan tekad untuk menjadi oposisi dapat memperdengarkan nada lain selain nada pemerintah. Meski di Indonesia belum ada acuan yang jelas tentang posisi oposisi, semoga para oposan teguh pada komitmen bersebrangan dengan pemerintah. Walaupun mungkin mereka menjadi tidak popular dan kehilangan “jatah” yang bisa diraih bila merapat pada mayoritas.

Pihak lain yang sangat diharapkan adalah media massa. Kuasanya mempengaruhi khalayak dapat diandalkan untuk mendorong minoritas berani bersuara. Karena itu, media massa diharapkan dapat berbicara tidak dalam satu suara. Selama ini, pers dipandang cenderung berbicara homogen. Bila pemerintah sangat kuat, biasanya suara mereka justru sama dengan suara penguasa.

Media Massa sebagai The Fourth State harus sanggup menjalankan fungsinya sebagai agenda setter, tetapi agenda itu bukan diberikan
kepada pers oleh institusi lain yang jauh lebih dominan. Suara media harus dapat menyokong kelompok kecil anggota dewan yang merasa berbeda mendapatkan kepercayaan dirinya dan muncul dalam debat publik, bukannya melebur dan menenggelamkan diri dalam lembah lingkaran kebisuan. Namun perlu diingat, rakyat Indonesia bukanlah kanvas putih yang selalu menerima begitu saja apapun yang dilukiskan padanya. Media harus bercermin pada pengalaman terdahulu. Bagaimana pemberitaan (kritik) mereka terhadap SBY yang diprediksi dapat menurunkan popularitasnya, justru tidak terjadi.

Pada akhirnya, pihak yang paling menentukan tumbuh atau tidaknya benih-benih kebisuan ini adalah penguasa itu sendiri. Bukan tanpa alasan dan pertimbangan rakyat Indonesia mencontreng pemimpinnya. Harapan besar akan nasib bangsa telah mereka pikulkan pada SBY sebagai presiden terpilih. Semoga dapat dijawab dengan kerja nyata menuju Indonesia yang lebih baik, termasuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih demokratis. Yang mau mendengar aspirasi semua golongan rakyatnya.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.